Dilema Keadilan dan Asas Legalitas: Analisis Yurisdiksi dan Konstruksi Pasal KPK dalam Kasus Korupsi Dana Siap Pakai BNPB

Pendahuluan, Peran Strategis Dana Kebencanaan, dan Realitas OTT

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam sangat tinggi, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam menghadapi ancaman ekologis tersebut, negara memikul tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian upaya penanggulangan bencana executed secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Institusi utama yang memegang fungsi koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam menjalankan fungsinya, penanggulangan bencana membutuhkan alokasi anggaran yang sangat memadai, khususnya Dana Siap Pakai (DSP) yang diperuntukkan bagi kebutuhan darurat, bantuan korban, serta pemulihan pascabencana. Dana ini bukan sekadar bagian dari anggaran belanja biasa, melainkan instrumen vital pemenuhan hak asasi untuk melindungi keselamatan jiwa warga negara di situasi rentan. Oleh karena itu, munculnya kasus dugaan penyelewengan dana kebencanaan oleh oknum di lingkungan BNPB tidak hanya mencederai prinsip kelayakan anggaran, tetapi juga melukai rasa keadilan masyarakat secara mendalam.

Isu penyalahgunaan anggaran ini mengemuka ke ruang publik menyusul tindakan penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Oktober 2026 yang menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa serta suap pada Dana Siap Pakai di BNPB. Polemik timbul ketika publik mempertanyakan kebijakan penyidik KPK yang tidak langsung menerapkan pasal dengan ancaman pidana mati, melainkan menyangkakan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

Secara konseptual, argumen yang menyatakan bahwa pelaksanaan OTT membatasi KPK untuk menerapkan pasal kerugian negara merupakan sebuah pemahaman hukum yang kurang tepat. OTT pada hakikatnya merupakan sarana penindakan seketika untuk mengamankan bukti dan tersangka, bukan sebuah jenis delik pidana yang mengunci jenis pasal. Hambatan keterbatasan waktu penentuan status hukum pasca-OTT memang menuntut penyidik untuk mengenakan pasal yang paling cepat dibuktikan dari bukti awal, namun hal tersebut tidak menutup pintu bagi pengisian pasal lain pada tahap penyidikan.

Elastisitas Pasal 12 huruf i, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Tipikor

Konstruksi hukum awal yang digunakan KPK bersandar pada dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan serta dugaan tindak pidana suap. Penerapan Pasal 12 huruf i UU Tipikor ditujukan untuk menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat perbuatan dilakukan, tugas untuk mengurus atau mengawasinya berada pada dirinya. Dalam konteks BNPB, dugaan penyimpangan ini terindikasi melalui keterlibatan pihak-pihak yang memiliki hubungan kekerabatan atau kedekatan dengan pejabat pengelola anggaran dalam proyek pengadaan logistik kebencanaan.

Kendati demikian, penggunaan Pasal 12 huruf i tidak serta-merta meniadakan peluang penerapan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor apabila pengembangan penyidikan menemukan bukti yang mencukupi. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa kemungkinan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tetap terbuka lebar sepanjang ditemukan fakta hukum yang mendukung.

Perbedaan mendasar antara kedua kelompok pasal tersebut terletak pada unsur subjektif dan objektif delik. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menekankan pada perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara Pasal 3 UU Tipikor memfokuskan pada tindakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri yang juga berdampak pada kerugian keuangan negara.

Untuk menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3, hukum acara pidana menuntut pembuktian unsur materiil kerugian negara yang nyata dan pasti (actual loss), yang umumnya memerlukan audit kuantitatif dari BPK(Pertiwi dan Quthni, 2023) (Adhi, 2025). Oleh karena itu, keputusan awal KPK untuk mendasarkan dakwaan pada Pasal 12 huruf i dan pasal penyuapan merupakan strategi pembuktian prosedural yang terukur, tanpa mengabaikan potensi pengakumulasian pasal kerugian negara di masa persidangan.

Analisis Kritis Syarat Pidana Mati dan Sifat Bencana Nasional

Eskalasi kekecewaan publik juga bersumber pada perdebatan mengenai penerapan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang memuat ancaman pidana mati. Rumusan pasal tersebut menggariskan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam "keadaan tertentu"(Ramadhan, Rosadi dan Putra Pratama, 2023). Penjelasan Pasal 2 ayat (2) mengategorikan "keadaan tertentu" ini mencakup korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang luas, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Di ruang publik muncul persepsi bahwa ketiadaan penetapan resmi dari pemerintah pusat terkait status Karhutla sebagai bencana nasional menjadi penghambat mutlak bagi KPK untuk menuntut hukuman mati. Kesimpulan tersebut terlalu prematur dan mengabaikan substansi peruntukan dana. Objek perkara dalam kasus BNPB ini adalah Dana Siap Pakai kebencanaan. Secara hukum pertanahan dan keuangan negara, apabila dana yang dikorupsi tersebut secara faktual bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk penanggulangan bencana alam nasional, serta seluruh unsur perbuatan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) terpenuhi, maka secara yuridis syarat penjatuhan Pasal 2 ayat (2) tetap dapat diuji di hadapan hakim (Ramadhan, Rosadi dan Putra Pratama, 2023; Valentine dkk., 2023).

Asas legalitas menuntut agar pemidanaan didasarkan pada ketetapan norma tertulis dan pembuktian alat bukti yang sah(Valentine dkk., 2023). Ketiadaan sebuah keputusan administratif sektoral tidak secara otomatis menghapus sifat bahaya dari perbuatan korupsi dana darurat. Namun sebaliknya, pidana mati tidak boleh dijatuhkan semata-mata atas dasar desakan publik atau amarah sosiologis apabila syarat yuridis peruntukan dana dan delik materiil Pasal 2 ayat (1) gagal dibuktikan oleh penuntut umum.

Kesimpulan

Kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai di lingkungan BNPB merupakan kejahatan serius yang menyentuh keselamatan hidup masyarakat terdampak bencana. Kebijakan KPK dalam memilih Pasal 12 huruf i dan pasal penyuapan pada tahap awal OTT merupakan pilihan taktis yang rasional berdasarkan ketersediaan alat bukti awal. Langkah penindakan tersebut tidak menutup pintu bagi penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor seiring berjalannya proses audit keuangan negara.

Adapun diskursus mengenai penerapan pidana mati berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor harus dikembalikan pada koridor asas legalitas yang kaku, di mana penentu utamanya adalah pembuktian materiil atas peruntukan dana kebencanaan serta pemenuhan unsur Pasal 2 ayat (1). Dengan menjaga transparansi penyidikan, bersikap objektif, dan bertindak patuh pada hukum acara pidana, KPK dapat menegakkan keadilan hukum yang berkeadilan, proporsional, dan manusiawi tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Daftar Pustaka

Adhi, M. (2025) “Persinggungan Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Teori Beban Pembuktian: The Intersection of Authority to Calculate State Financial Losses in Criminal Acts of Corruption Based on Statutory Regulations and The Theory of Burden of Proof,” SHARE Journal, 1(1), hlm. 55–77. Tersedia pada: https://doi.org/10.28986/jshare.v1i1.1981.

Pertiwi, P.B. dan Quthni, M.R.D. (2023) “Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Yuridis Normatif,” Rechtenstudent, 4(2), hlm. 189–202. Tersedia pada: https://doi.org/10.35719/rch.v4i2.299.

Ramadhan, P., Rosadi, O. dan Putra Pratama, B. (2023) “Penerapan Hukuman Pidana Mati Sebagai Efek Jera Pada Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 oleh Pejabat Negara di Kementerian Sosial Dan Pemerintahan Bandung Barat,” Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 2(2), hlm. 56–64. Tersedia pada: https://doi.org/10.31933/4bgqcb48.

Valentine, V.L. dkk. (2023) “Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum,” JURNAL ANTI KORUPSI, 13(1), hlm. 14. Tersedia pada: https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.40004.