Artikel & Opini Hukum

Dilema Pertanggungjawaban Bank atas Pemblokiran Rekening Sepihak: Perspektif Hukum Perbankan dan Perlindungan Konsumen

Pemblokiran rekening harus berbasis hukum, transparan, dan akuntabel untuk melindungi hak serta kepentingan nasabah.

Perampasan Aset tanpa Menunggu Vonis: Menimbang Urgensi RUU Perampasan Aset di tengah Rimba Regulasi Pemberantasan Korupsi

RUU Perampasan Aset diperlukan untuk mengintegrasikan pemulihan aset tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak.

Sertifikat, Sempadan dan Garis Pantai: Menemukan Titik Temu Kepastian Hukum di Madasari

Kepastian hak tanah dan perlindungan pesisir Madasari dapat berjalan seimbang melalui penegakan hukum, tata ruang, dan fungsi sosial.

Badai PHK dan Uji Tuntas Konstitusional: Menimbang Kepastian Hak Pesangon 846 Buruh PT. Victory Apparel Indonesia Pasca Putusan MK

Kepastian hak pesangon 846 buruh Victory Apparel bergantung pembuktian PHK, Putusan MK, dan mekanisme PPHI.

SWP Law Firm Hadiri Pemeriksaan Setempat (Descente) di Kota Tasikmalaya

Penanganan Struktural terhadap Maraknya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Jalanan Kota Bandung Tahun 2026: Perspektif Realisme Hukum dan Kebijakan Publik

Penanggulangan begal memerlukan penegakan hukum tegas, perbaikan pelayanan publik, dan penguatan nilai sosial masyarakat.

Girik vs Kode QR: Mengurai Dualisme Regulasi Pendaftaran Tanah dan Nasib Jutaan Bidang Tanah Rakyat

Dualisme regulasi pertanahan mengancam kepastian hukum, menuntut transisi adil menuju digitalisasi berbasis perlindungan hak rakyat.

Mengkurai Sengkarut Penegakan Hukum Korupsi: Paradoks Hubungan antar Lembaga dan Formulasi Efektif Efek Jera

Paradoks penegakan korupsi menuntut sinergi antarlembaga, perampasan aset, pembatasan transaksi ASN, serta efek jera berkelanjutan.

Mekanisme Mediasi dan Arbitrase Olahraga pada Court of Arbitration for Sport (CAS): Resolusi Efektif dan Rekonsiliasi Industri Olahraga Internasional

CAS menjamin penyelesaian sengketa olahraga internasional melalui arbitrase efektif, berkepastian hukum, dan perlindungan kepentingan para pihak.

Tindak Pidana Siber dalam Perspektif UU ITE: Dinamika Regulasi dan Elastisitas Mens Rea dalam Penegakan Hukum Elektronik

Penegakan hukum siber menuntut pembuktian mens rea, kepastian hukum, dan perlindungan aktivitas digital yang sah.