Girik vs Kode QR: Mengurai Dualisme Regulasi Pendaftaran Tanah dan Nasib Jutaan Bidang Tanah Rakyat

Pendahuluan

Di atas kertas, hukum pertanahan Indonesia tampak telah tuntas mengatur satu asas tunggal: sertipikat sebagai alat bukti hak yang kuat. Namun di lapangan, jutaan bidang tanah milik rakyat justru terjebak di antara dua rezim pembuktian yang berjalan berdampingan tanpa pernah benar-benar bertemu. Sebagian besar bidang tanah, terutama di pedesaan dan kawasan pinggiran kota, masih dikuasai warga hanya dengan Girik, Petuk D, Landrente, atau Letter C, dokumen fiskal-administratif peninggalan masa kolonial dan awal kemerdekaan yang selama puluhan tahun diperlakukan masyarakat sebagai bukti kepemilikan yang sah. Di sisi lain, negara telah bergerak jauh ke depan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 juncto Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa satu-satunya bukti hak yang kuat dan sah adalah sertipikat, dan sejak tahun 2021 penerbitannya diarahkan sepenuhnya ke bentuk elektronik (Ratrisnanti, 2025).

Dualisme inilah yang menjadi persoalan mendasar tulisan ini: bukan lagi dualisme antara hukum adat dan hukum barat sebagaimana lazim dibahas dalam literatur agraria klasik, melainkan dualisme baru yang lahir dari benturan dua generasi regulasi, yakni rezim bukti tertulis konvensional yang tumbuh dari praktik administrasi desa dan rezim bukti tunggal digital yang lahir dari kebijakan transformasi elektronik pertanahan. Ketika dua pengaturan ini berjalan tanpa jembatan transisi yang memadai, yang dipertaruhkan bukan sekadar teknis administrasi, melainkan kepastian hukum dan rasa aman jutaan pemilik tanah yang dokumennya, secara diam-diam, kehilangan daya ikat.

Dua Rezim, Satu Bidang Tanah: Anatomi Konflik Norma

Secara normatif, Pasal 96 PP 18/2021 menggeser kedudukan dokumen lama seperti Girik, Petuk D, dan Landrente dari alat bukti kepemilikan menjadi sekadar petunjuk atau alat bukti pendukung dalam pendaftaran tanah pertama kali. Dokumen yang selama puluhan tahun dipegang, diwariskan, bahkan dijadikan agunan informal oleh masyarakat, kini tidak lagi cukup membuktikan hak tanpa proses konversi menjadi sertipikat (Ratrisnanti, 2025). Pergeseran ini sejalan dengan tujuan sistem pendaftaran tanah agar sertipikat menjadi alat bukti kuat yang menghindarkan sengketa berkepanjangan (Rajab, Turisno dan Lumbanraja, 2020), namun transisinya tidak berjalan merata dan justru membebani pihak paling rentan.

Penerbitan dokumen elektronik menuntut kesiapan infrastruktur, keandalan tanda tangan elektronik, serta jaminan keamanan data, sementara pemegang dokumen lama umumnya berada di wilayah dengan literasi digital rendah dan akses layanan pertanahan terbatas (Putra dan Winanti, 2024). Akibatnya, masyarakat merasa hak mereka aman karena dokumen fisik diakui turun-temurun oleh desa, padahal secara yuridis kekuatannya telah didegradasi oleh regulasi baru yang belum tentu mereka ketahui. Persoalan ini diperparah oleh belum tuntasnya sinkronisasi basis data: alih media dari sertipikat kertas menuju elektronik adalah pekerjaan yuridis-teknis yang jika keliru dapat melemahkan kekuatan pembuktian sertipikat itu sendiri (Mujiburohman, 2021), sehingga dua pengaturan yang seharusnya satu arah menuju kepastian hukum justru berjalan pada dua jalur terpisah, dengan risiko tumpang tindih klaim dan kerentanan siber pada sisi data digital (Silviana, 2021).

Menutup Celah Dualisme: Basis Data Yuridis Tunggal dan Masa Transisi Berkeadilan

Kebaruan yang ditawarkan tulisan ini terletak pada pergeseran cara pandang: sertipikat elektronik selama ini diperlakukan semata sebagai isu teknologi administrasi, padahal akar masalahnya adalah relasi hukum antar-rezim bukti yang belum terkonsolidasi. Solusinya bukan sekadar mempercepat digitalisasi sertipikat baru, melainkan membangun satu basis data yuridis tunggal yang secara otomatis menautkan riwayat penguasaan pada dokumen lama dengan basis data elektronik pertanahan, memanfaatkan interoperabilitas dengan data kependudukan dan data pajak bumi dan bangunan yang sudah tersimpan di tingkat desa. Dengan tautan otomatis ini, negara tidak perlu menunggu inisiatif aktif setiap pemilik tanah untuk mengonversi dokumennya.

Kedua, kebijakan perlu bergeser dari logika ancaman kedaluwarsa hak menuju masa transisi berkeadilan: status hak tetap diakui selama konversi berjalan, disertai insentif berupa keringanan biaya pendaftaran dan penjemputan permohonan secara aktif ke tingkat desa. Ketiga, harmonisasi hierarki peraturan perlu ditegaskan agar Peraturan Menteri yang mengatur dokumen elektronik selaras dengan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Pokok Agraria di atasnya, tanpa kesan aturan teknis melangkahi norma yang lebih tinggi (Putra dan Winanti, 2024). Dengan tiga langkah ini, dualisme regulasi tidak dihapus dengan memenangkan satu rezim secara sepihak, melainkan dijembatani bertahap agar kepastian hukum benar-benar dirasakan pemegang hak, bukan hanya tertulis rapi dalam norma perundang-undangan.

Kesimpulan

Problem pendaftaran tanah di Indonesia hari ini bukan lagi sekadar soal lambatnya birokrasi, melainkan soal dua pengaturan yang berjalan berdampingan tanpa jembatan transisi memadai: rezim bukti tertulis konvensional yang telah lama dipercaya masyarakat, dan rezim bukti tunggal elektronik yang dituntut kebutuhan modernisasi. Ketegangan antara keduanya menempatkan jutaan pemegang Girik, Petuk D, dan Landrente pada posisi rentan kehilangan kekuatan hukum atas tanah warisan leluhurnya. Solusi yang paling masuk akal bukan memenangkan salah satu rezim secara sepihak, melainkan mengonsolidasikannya melalui basis data yuridis tunggal lintas instansi, disertai masa transisi berkeadilan yang melindungi hak masyarakat. Hanya dengan cara itu digitalisasi pertanahan dapat menjadi instrumen kepastian hukum, bukan sumber ketidakpastian baru bagi rakyat kecil.

Daftar Pustaka

Mujiburohman, D.A. (2021) "Transformasi dari Kertas ke Elektronik: Telaah Yuridis dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik," BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 7(1). https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.472.

Putra, R.A. dan Winanti, A. (2024) "Urgensi dan Kendala dalam Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023," Jurnal USM Law Review, 7(2). https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9178.

Rajab, R.A., Turisno, B.E. dan Lumbanraja, A.D. (2020) "Sertifikat Hak atas Tanah dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah," Notarius, 13(2).  https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31085.

Ratrisnanti, L. (2025) "Implikasi Yuridis Kepemilikan Letter C, Petuk D, dan Landrente Pasca Berlakunya PP 18/2021," Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, 3(1). https://doi.org/10.51903/jaksa.v3i1.2329.

Silviana, A. (2021) "Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia," Administrative Law and Governance Journal, 4(1). https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.51-68.