Menagih Tanggung Jawab Negara dalam Program MBG: Gugatan Warga Negara sebagai Benteng Koreksi atas Kelalaian Pemerintah dan Risiko Pemborosan Fiskal

Pendahuluan, Landasan AUPB, dan Problematika Tata Kelola Program MBG

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik menuntut setiap kebijakan publik untuk tunduk pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dikodifikasikan di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berdiri sebagai standar yuridis sekaligus etis yang mengikat pejabat publik. Delapan asas utama AUPB meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir), keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik, bukan sekadar norma abstrak, melainkan batu uji obyektif untuk menilai legalitas setiap keputusan dan tindakan administrasi negara (Solechan, 2019; Susanto, 2021). Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini, terutama asas kecermatan dan kepastian hukum, memberikan basis legitimasi yuridis untuk menguji timbulnya cacat maladministrasi maupun perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang merugikan publik.

Penerapan AUPB menjadi sangat relevan ketika dibenturkan dengan peluncuran program berskala nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di satu sisi, program MBG dicanangkan sebagai langkah intervensi spesifik pemerintah untuk mengikis angka prevalensi stunting serta meningkatkan status gizi peserta didik di seluruh Indonesia. Namun di sisi lain, alokasi anggaran belanja negara yang dibutuhkan dalam jumlah fantastis telah memicu perdebatan mengenai penetapan prioritas fiskal. Muncul kekhawatiran mendasar di tengah masyarakat terkait timbulnya biaya peluang (opportunity cost) yang berisiko mengorbankan porsi alokasi sektor fundamental lain, seperti peningkatan mutu pendidikan dasar dan program pengentasan kemiskinan bagi kelas menengah ke bawah.

Kinerja program MBG tidak boleh diukur hanya dari aspek kuantitatif berupa jumlah porsi makanan yang dibagikan. Parameter keberhasilan sejati wajib dinilai dari kapasitas kelembagaan, standar keselamatan pangan, kecukupan Angka Kecukupan Gizi (AKG), transparansi tata kelola anggaran, serta efektivitas pengawasan antarlembaga (Hadinata, 2026). Pelaksanaan MBG yang terburu-buru tanpa disertai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memadai di tingkat daerah sangat berpotensi memicu inefisiensi anggaran, disparitas mutu layanan, hingga mengancam keselamatan kesehatan peserta didik.

Tipologi Opsi Hukum dan Doktrin Citizen Lawsuit atas Act of Omission

Apabila suatu kebijakan atau keputusan negara terindikasi serampangan dan menimbulkan kerugian bagi warga negara, sistem hukum Indonesia menyediakan berbagai opsi saluran penegakan hukum. Hak konstitusional publik untuk mengoreksi tindakan pemerintah tidak terbatas pada penyampaian aspirasi atau aksi unjuk rasa di jalanan. Warga negara dapat menggunakan mekanisme litigasi yang rasional dan terstruktur. Opsi peradilan tersebut meliputi pengujian UU di Mahkamah Konstitusi, pengujian peraturan di bawah UU di Mahkamah Agung, gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas Bestuurshandeling atau Beschikking, hingga pengajuan Class Action apabila timbul kerugian materiil personal yang bersifat massal.

Namun, ketika pemerintah dinilai melakukan kelalaian (act of omission) atau pembiaran terhadap kewajiban hukum publiknya, instrumen hukum yang paling tepat dan elegan untuk digunakan adalah Gugatan Warga Negara atau Citizen Lawsuit (CLS). Mekanisme Citizen Lawsuit merupakan derivasi dari doktrin Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad). Meskipun berakar dari tradisi common law, CLS telah terintegrasi secara kokoh ke dalam sistem hukum Indonesia melalui perkembangan yurisprudensi peradilan, praktik hakim, serta landasan penggalian hukum (rechtsvinding) berdasarkan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Nurmedina, 2021).

Karakteristik utama yang membedakan Citizen Lawsuit dari gugatan perdata konvensional maupun Class Action terletak pada aspek kerugian (damages) dan legal standing (Kesuma, 2023; Uz Zaman, 2023). Penggugat dalam CLS bertindak atas nama kapasitas konstitusionalnya sebagai warga negara untuk membela kepentingan umum (public interest) tanpa diwajibkan membuktikan adanya kerugian finansial atau fisik secara langsung pada dirinya. Terdapat tiga pilar esensial dalam gugatan CLS, yaitu pihak tergugat yang selalu ditujukan kepada organ penyelenggara negara seperti Presiden atau Menteri, kausa hukum berupa pembiaran atau kegagalan negara dalam memenuhi hak konstitusional publik, serta karakter petitum yang tidak meminta ganti rugi uang secara personal melainkan memohon amar putusan berupa perintah pembentukan atau perbaikan regulasi (regulatory remedy).

Potensi Perbuatan Melawan Hukum dalam Eksekusi Program MBG

Jika dianalisis secara hukum, potensi perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan program MBG dapat dikualifikasikan melalui beberapa bentuk kelalaian negara (act of omission). Indikasi pertama adalah abainya negara dalam menjamin kepastian higienitas dan standar gizi. Munculnya disparitas kualitas antardaerah, tidak terpenuhinya indikator AKG, serta minimnya sertifikasi keamanan pangan yang berisiko mengakibatkan keracunan masal pada anak sekolah merupakan bentuk kelalaian nyata terhadap jaminan perlindungan hak atas kesehatan.

Indikasi kedua bersumber dari potensi kanibalisasi anggaran pendidikan (crowding out effect). Apabila pembiayaan program MBG diambil secara terselubung dari alokasi dana mandatory spending pendidikan tanpa transparansi, tindakan ini berpotensi melanggar konstitusi dan hukum fiskal apabila pengalihan dana tersebut terbukti menurunkan mutu pendidikan dasar serta mengabaikan kewajiban pemenuhan sarana sekolah. Indikasi ketiga adalah belum tersedianya SOP teknis yang tuntas dan terstandardisasi di seluruh pemerintah daerah, yang berpotensi memicu kebocoran dana APBN serta pemborosan keuangan negara.

Rangkaian kelalaian dalam bentuk tidak diterbitkannya regulasi pengawasan yang ketat inilah yang dapat dijadikan obyek gugatan Citizen Lawsuit oleh warga negara. Melalui CLS, lembaga peradilan dapat memerintahkan Presiden dan jajaran kementerian terkait untuk segera menghentikan potensi kebocoran anggaran, menyusun regulasi pengawasan yang akuntabel, serta memastikan program MBG berjalan tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional publik lainnya.

Kesimpulan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa pengawasan hukum yang ketat dan transparan. Kelalaian pemerintah dalam menyusun standar tata kelola, transparansi pembiayaan, dan jaminan keamanan pangan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang mencederai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Mekanisme Citizen Lawsuit (CLS) hadir sebagai instrumen koreksi yang sah, adil, dan rasional bagi masyarakat untuk menuntut perbaikan kebijakan tanpa harus terjebak dalam aksi unjuk rasa fisik semata. Dengan memanfaatkan jalur hukum yang terukur dan berbasis data obyektif, warga negara dapat mengawal alokasi APBN agar terhindar dari pemborosan fiskal, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang dieksekusi oleh negara benar-benar memberikan manfaat yang nyata, aman, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

Hadinata, M. (2026) “Free Nutritious Meal Policy in Indonesia under President Prabowo: A Policy, Fiscal, and Political Analysis Grounded in International Evidence,” Jurnal Bina Praja, 18(1), hlm. 65–78. Tersedia pada: https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.2896.

Kesuma, D.A. (2023) “Penguatan Gugatan Citizen Lawsuit/Action Popularis sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional atas Jaminan Penegakan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Negara,” Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3(1), hlm. 43–52. Tersedia pada: https://doi.org/10.35912/jihham.v3i1.2312.

Nurmedina, L. (2021) “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) di Indonesia dan Amerika Serikat,” Simbur Cahaya, 2(2), hlm. 245–264. Tersedia pada: https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1236.

Solechan, S. (2019) “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik,” Administrative Law and Governance Journal, 2(3), hlm. 541–557. Tersedia pada: https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557.

Susanto, S.N.H. (2021) “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia,” Administrative Law, 4(3).

Uz Zaman, M.N. (2023) “Citizens Lawsuit: Development And Its Implementation In Environmental Law Enforcement In Indonesia (Case Study: High Court Decision No. 549/Pdt/2022/PT DKI Concerning Citizens Lawsuit for DKI Jakarta Air Pollution),” Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 3(2), hlm. 235–254. Tersedia pada: https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.67370.