Mengkurai Sengkarut Penegakan Hukum Korupsi: Paradoks Hubungan antar Lembaga dan Formulasi Efektif Efek Jera

Pendahuluan

Dinamika penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia kerap kali diwarnai oleh ketegangan “politik” antarlembaga yang berujung pada penurunan kepercayaan publik. Salah satu pemantik diskusi publik paling kontroversial adalah peristiwa penguntitan dan ketegangan yang melibatkan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Sentimen publik dan analisis media banyak mengaitkan insiden ini sebagai respons defensif atau "balasan" atas keberanian Kejaksaan Agung dalam membongkar kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. Kasus dengan nilai kerugian keuangan dan lingkungan yang fantastis ini memicu spekulasi mengenai adanya aliran dana yang diduga mengalir hingga ke lingkaran petinggi korps baju cokelat (Jurdi, 2026).

Dampak dari eskalasi ketegangan ini sangat terasa pada pola koordinasi pengamanan internal. Kejaksaan Agung kemudian mengambil langkah tidak biasa dengan memperketat pengamanan melalui bantuan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI). Langkah ini memicu perdebatan yuridis mengingat TNI secara konstitusional bukanlah Aparat Penegak Hukum (APH) dalam ranah peradilan pidana sipil (Masyhudi, 2019).

Padahal, secara normatif, kerja sama pemberantasan korupsi di Indonesia telah diikat melalui Perjanjian Kerja Sama atau Kesepahaman Bersama antara tiga lembaga utama: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri. Nota kesepahaman ini sejatinya dibentuk untuk meminimalkan tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya paradoks; ketika sebuah kasus menyentuh ranah kekuasaan atau modal yang besar, sekat-sekat ego sektoral kembali menguat dan mengancam efektivitas pemberantasan korupsi itu sendiri.

Restrukturisasi Pendekatan: Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi Tunai ASN

Dalam diskursus hukum pidana modern, fokus pemberantasan korupsi telah bergeser dari sekadar menghukum pelaku (flog the offender) menjadi memulihkan kerugian negara (follow the money). Strategi memiskinkan koruptor melalui instrumen perampasan aset (asset recovery) dinilai jauh lebih menakutkan bagi pelaku kejahatan kerah putih ketimbang pidana penjara biasa. Namun, mekanisme ini tidak akan berjalan optimal tanpa adanya regulasi preventif di hulu, yaitu pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta aturan ketat mengenai Pembatasan Transaksi Uang Kartal (tunai) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) (Putra dan Sugama, 2025).

Pembatasan harta kekayaan dan pembatasan transaksi tunai bagi ASN merupakan instrumen krusial. Korupsi birokrasi sering kali disamarkan melalui transaksi tunai dalam jumlah besar guna menghindari pelacakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan membatasi nilai transaksi tunai harian ASN dan mewajibkan pembuktian terbalik terhadap harta yang tidak wajar (illicit enrichment), negara dapat menutup celah manipulasi. Jika seorang ASN memiliki aset yang melebihi profil pendapatan sahnya tanpa mampu membuktikan sumber legalnya, negara berhak merampas aset tersebut demi hukum.

Ilusi Hukuman Mati dan Efektivitas Pidana Kognitif

Secara populis, hukuman mati sering kali disuarakan sebagai solusi mutlak untuk menyapu bersih korupsi. Namun, secara akademis dan empiris, hukuman mati adalah sebuah ilusi penegakan hukum yang tidak menyelesaikan akar masalah. Berdasarkan teori kriminologi, tingkat kejahatan tidak menurun hanya karena beratnya ancaman hukuman (severity of punishment), melainkan karena tingginya kepastian bahwa pelaku pasti tertangkap dan dihukum (certainty of punishment). Hukuman mati cenderung mematikan rantai informasi untuk membongkar aktor intelektual yang lebih besar (mastermind) (Putri, 2021).

Oleh karena itu, formulasi hukuman yang berat harus digeser ke arah penderitaan sosio-ekonomis yang berkepanjangan dan transparan. Pelaku korupsi harus merasakan sanksi komprehensif yang memotong hak keperdataan mereka secara signifikan. Sanksi tersebut meliputi pencabutan hak politik untuk dipilih dalam pemilu seumur hidup, kewajiban menjalankan kerja sosial di fasilitas publik dengan menggunakan identitas khusus agar diketahui khalayak, serta larangan permanen untuk menduduki jabatan publik maupun korporasi strategis (Syahdoe, 2025).

Agar memberikan dampak psikologis terhadap masyarakat luas (fungsi deterrent effect atau efek jera), seluruh proses penghukuman yang meruntuhkan status sosial ini harus diekspos secara transparan. Ketika publik melihat secara nyata bahwa seorang koruptor kehilangan seluruh hartanya dan keluarganya turut menanggung konsekuensi moral, maka orang lain akan berpikir ribuan kali untuk melakukan tindakan serupa. Konsep ini sejalan dengan teori utilitarianisme, di mana hukuman dirancang untuk memaksimalkan kemanfaatan sosial berupa pencegahan kejahatan secara massal di masa depan.

Kesimpulan

Sengkarut kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan Polri dalam pusaran kasus korupsi besar menunjukkan bahwa komitmen formal dalam bentuk Perjanjian Tiga Lembaga sering kali rapuh di hadapan ego sektoral dan benturan kepentingan. Pelibatan instansi non-APH seperti TNI dalam pengamanan internal Kejaksaan menjadi sinyal kuat perlunya restrukturisasi sistem keamanan dan penegasan kembali khittah penegakan hukum yang independen dari intervensi politik maupun korporasi.

Di sisi lain, reformasi substansi hukum harus diarahkan pada aspek material yang lebih rasional dan berdampak instan pada pelaku. Hukuman mati terbukti tidak efektif dan cenderung menjadi komoditas politik populistik semata. Solusi jangka panjang yang paling logis adalah memadukan pemiskinan koruptor melalui Undang-Undang Perampasan Aset dengan regulasi preventif berupa pembatasan transaksi tunai dan pengawasan ketat kekayaan ASN. Efek jera yang hakiki tercapai bukan saat nyawa pelaku dihilangkan, melainkan saat hak sosio-ekonomisnya dicabut secara permanen, dan proses tersebut disaksikan secara terbuka oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai peringatan keras bahwa korupsi adalah kejahatan dengan biaya personal yang sangat mahal.

Daftar Pustaka

Jurdi, F. (2026) “Di Balik Saling Silang Polisi dan Jaksa,” Kompas.com, 10 Juli. Tersedia pada: https://nasional.kompas.com/read/2026/07/10/13200001/di-balik-saling-silang-polisi-dan-jaksa.

Masyhudi, M. (2019) “Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(1). Tersedia pada: https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art3.

Putra, I.P.A.P. dan Sugama, I.D.G.D. (2025) “EFEKTIVITAS PENERAPAN PERAMPASAN ASET DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KORUPSI,” Jurnal Kertha Wicara, 15(3).

Putri, K.D. (2021) “EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PARA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA,” e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 4.

Syahdoe, M. (2025) “EFEKTIVITAS PIDANA MATI BAGI KORUPTOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA,” Jurnal Literasiologi, 9(4).