Penanganan Struktural terhadap Maraknya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Jalanan Kota Bandung Tahun 2026: Perspektif Realisme Hukum dan Kebijakan Publik

Pendahuluan, Refleksi Peristiwa, dan Pembebasan dari Anasir Politik

Maraknya aksi kejahatan jalanan (street crime) di Kota Bandung sepanjang tahun 2026, khususnya fenomena pencurian dengan kekerasan yang populer disebut pembegalan, telah menciptakan eskalasi keresahan yang cukup mendalam di tengah masyarakat. Fenomena ini dengan cepat memicu beragam spekulasi publik, mulai dari tuduhan pengalihan isu terhadap kasus hukum skala nasional, isu ekonomi, hingga tuduhan kegagalan pelayanan publik Pemerintah Kota Bandung yang dinilai tidak tepat sasaran. Namun, berbagai kajian dan penelitian ilmiah mengonfirmasi bahwa aksi begal bukanlah murni tindak kejahatan individu yang berdiri sendiri secara terisolasi. Kejahatan ini merupakan akumulasi dari kegagalan sistemik kebijakan publik dalam mengentaskan kerentanan sosial ekonomi, serta melemahnya fungsi pelayanan publik dalam menyediakan infrastruktur rasa aman yang inklusif bagi warganya.

Oleh karena itu, penanganan kejahatan tidak cukup hanya dilakukan secara pasif dengan mempublikasikan pemetaan zona rawan yang membagi Kota Bandung ke dalam tiga tingkatan, mulai dari Zona Merah seperti Flyover Kopo dan Binong-Kiaracondong, Zona Oranye seperti Soekarno-Hatta dan Gedebage, hingga Zona Kuning seperti Dago Atas dan Sarijadi. Respon kebijakan yang bersifat permukaan ini bahkan memicu reaksi kritis, seperti yang disampaikan oleh LBH Bandung melalui siaran persnya pada 24 Juli 2026. LBH Bandung menyoroti respons pejabat publik dan kepolisian terhadap penangkapan sembilan belas tersangka dari lima belas kasus begal dalam kurun waktu tiga minggu di bulan Juli 2026. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menggelar sayembara berhadiah puluhan juta rupiah bagi warga yang berhasil melumpuhkan begal dikritik sebagai bentuk "negara lepas tangan" yang mendorong warga bertindak seperti koboi, meskipun Polda Jawa Barat telah mengimbau agar tindakan tegas warga tidak sampai mematikan pelaku.

Persoalan tindak kejahatan jalanan ini wajib dijauhkan dari anasir-anasir dan citra politik sesaat yang berpotensi merusak nama baik Kota Bandung. Menghubungkan fenomena begal dengan kalkulasi kontestasi politik menuju tahun 2029 hanya akan menjauhkan negara dari akar permasalahan yang riil. Secara empiris, aksi begal merupakan realitas hukum yang nyata, memiliki akar historis dengan dinamika kekerasan kelompok bermotor di Kota Bandung, serta diperparah oleh minimnya sarana dan prasarana penerangan jalan umum di daerah zona rawan. Penanganan yang terdistraksi oleh kosmetik politik hanya melahirkan penegakan hukum yang bersifat musiman dan operasional di permukaan, padahal yang dibutuhkan adalah perbaikan struktural, penuntasan pengangguran, pengawasan narkotika, serta keinginan politik (political will) yang kuat dari pemerintah daerah.

Realisme Hukum dan Revitalisasi Nilai Sosio-Kultural

Mengurai kejahatan jalanan di Kota Bandung menuntut pendekatan realisme hukum yang pragmatis dengan mempertimbangkan karakteristik sosio-geografis wilayah setempat. Letak geografis Kota Bandung yang diapit oleh pegunungan menciptakan tata ruang jalan yang terbilang relatif sempit dan berliku, sehingga memicu tingginya penggunaan kendaraan roda dua. Karakteristik mobilitas ini menjadi ladang subur bagi tumbuh kembangnya kelompok atau geng motor di kalangan anak muda. Sebagai upaya mitigasi risiko sosial, Pemerintah Kota Bandung sebelumnya telah mengambil langkah transformasi dengan merangkul kelompok-kelompok tersebut seperti XTC, Brigez, dan Moonraker menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) kepemudaan yang terwadahi di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) (Sysadmin, 2016).

Meskipun strategi konversi ini dinilai cukup berhasil meredam konflik perselisihan antar-geng motor di jalanan, pertanyaan krusial yang muncul saat ini adalah sejauh mana efektivitas program pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan yang diberikan oleh pemerintah kepada ormas pemuda tersebut. Keberadaan wadah ormas ini seharusnya tidak dibiarkan pasif, melainkan harus dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai modal sosial awal untuk melakukan pendidikan vokasional dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas guna menutup celah kejahatan jalanan.

Di samping modal keorganisasian, Kota Bandung pada hakikatnya memiliki benteng pertahanan sosial yang sangat kuat berupa nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Falsafah luhur seperti ngariung mumpulung hirup rukun sauyunan, silih asih, silih asuh, silih wangi, serta kesadaran ulah ngising dina panyampayan atau tidak merusak tempat tinggal sendiri, merupakan modal kebudayaan yang masih dipegang teguh oleh warga Pasundan. Apabila pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan merangkul bagian terkecil dari struktur pemerintahannya seperti RT dan RW, kearifan lokal ini mampu menjadi katup pengaman sosial yang efektif untuk meminimalisir pengaruh negatif dari anomali digitalisasi dan kerentanan ekonomi global. Tidak ada satupun warga Kota Bandung yang menghendaki lingkungannya menjadi tidak aman, sehingga revitalisasi nilai luhur ini merupakan strategi pencegahan kejahatan berbasis lingkungan (environmental crime prevention) yang paling manusiawi.

Konstruksi Dogmatik Pasal 479 KUHP Pembaruan dan Kepatuhan Hukum

Dari perspektif hukum pidana materiil, penindakan terhadap aksi pencurian dengan kekerasan kini memiliki pijakan normatif yang jauh lebih tegas dan komprehensif di dalam Kodifikasi KUHP Baru. Jika sebelumnya delik pembegalan dijerat menggunakan ketentuan Pasal 365 KUHP lama, maka dalam pembaharuan hukum pidana nasional, perbuatan tersebut diatur secara spesifik di dalam Pasal 479 KUHP dengan ancaman sanksi yang sangat berat. Pasal 479 ayat (1) KUHP menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian atau mempertahankan barang curian, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kualifikasi sanksi tersebut mengalami peningkatan signifikan pada ayat-ayat berikutnya. Pasal 479 ayat (2) KUHP mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun apabila perbuatan dilakukan pada malam hari di jalan umum, kendaraan umum, dilakukan dengan cara merusak atau menggunakan kunci palsu, dilakukan secara bersekutu, atau mengakibatkan luka berat bagi korban. Bahkan, apabila tindak pidana pembegalan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa korban, Pasal 479 ayat (3) mengancam pelaku dengan hukuman penjara maksimal lima belas tahun. Puncak pemberatan pidana diatur dalam ayat (4), di mana jika kejahatan jalanan yang dilakukan secara bersekutu dan di jalan umum tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, maka pelaku dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Rumusan Pasal 479 KUHP disusun secara terperinci dengan unsur pasal yang bersifat alternatif, bukan kumulatif, guna memudahkan pembuktian di tingkat penyidikan dan peradilan. Namun, efektivitas ancaman pidana yang tinggi ini sangat bergantung pada aspek sosialisasi hukum kepada masyarakat. Meskipun sistem hukum menganut asas fiksi hukum di mana setiap warga dianggap tahu undang-undang, sosialisasi edukatif mengenai konsekuensi berat Pasal 479 KUHP tetap wajib masif dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan di Kota Bandung. Penegakan hukum harus dijalankan secara konsisten, objektif, dan profesional sesuai dengan koridor hukum acara yang berlaku, bukan didasari atas dendam atau kebencian personal kepada pelaku, melainkan semata-mata demi menegakkan kepastian hukum dan memberikan jaminan perlindungan fisik bagi masyarakat (Kaharudin dkk., 2026).

Kesimpulan

Penanganan maraknya aksi begal di Kota Bandung pada tahun 2026 menuntut keterpaduan langkah antara penegakan hukum yang tegas di bawah Pasal 479 KUHP baru dengan pembenahan pelayanan publik yang nyata. Penegakan hukum tidak boleh terjebak dalam kebijakan ad-hoc yang pragmatis seperti sayembara berburu pelaku yang berisiko memicu tindakan main hakim sendiri (vigilante). Pemerintah Kota Bandung bersama aparat kepolisian wajib memfokuskan energi pada perbaikan infrastruktur keamanan secara berkelanjutan, meliputi penerangan jalan umum di seluruh zona rawan, digitalisasi pengawasan melalui CCTV, serta pengaktifan kembali sistem patroli kewargaan. Dengan memadukan ketegangan sanksi pidana formal, pembangunan sarana fisik jalan, dan penyemaian kembali kearifan lokal Bandung, penanggulangan kejahatan jalanan dapat berjalan secara efektif, rasional, berkepastian hukum, dan manusiawi.

Kaharudin dkk. (2026) “Disharmonisasi Kuhap Baru dan KUHP 2023: Analisis Pasal-Pasal Krusial dan Ancaman terhadap Kepastian Hukum,” Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 5(3).

Sysadmin (2016) “Empat Gang Motor Kota Bandung Bubarkan Diri dan Nyatakan Jadi Ormas,” Portal Bandung. Tersedia pada: https://www.bandung.go.id/news/read/1518/empat-gang-motor-kota-bandung-bubarkan-diri-dan-nyatakan-jadi-ormas.