Perampasan Aset tanpa Menunggu Vonis: Menimbang Urgensi RUU Perampasan Aset di tengah Rimba Regulasi Pemberantasan Korupsi

Pendahuluan

Setiap tahun, angka kerugian negara akibat korupsi yang diumumkan lembaga penegak hukum selalu jauh lebih besar dibandingkan nilai aset yang benar-benar kembali ke kas negara. Kesenjangan ini, yang dalam literatur disebut state loss recovery gap, bukan semata soal lambatnya proses hukum, melainkan cermin dari keterbatasan struktural sistem pemulihan aset yang selama ini bertumpu pada mekanisme conviction based asset forfeiture, yakni perampasan yang baru bisa dieksekusi setelah ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap (Pardede, 2025). Ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau ketika unsur pidana sulit dibuktikan secara sempurna, aset hasil kejahatan kerap lolos dari jangkauan negara, sekalipun jejak asal-usulnya terang benderang.

Persoalannya, Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan payung hukum untuk merampas aset hasil kejahatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, masing-masing memuat instrumen penyitaan dan perampasan (Putra, Handayani dan Mulyana, 2025). Yang menjadi pertanyaan bukan lagi ada atau tidaknya norma, melainkan mengapa Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tetap dipandang mendesak untuk disahkan di tengah tumpukan regulasi penegakan hukum yang sudah ada. Urgensi RUU Perampasan Aset tidak terletak pada kekosongan hukum, melainkan pada disharmoni dan fragmentasi rezim-rezim pemulihan aset yang berjalan sendiri-sendiri tanpa satu kerangka yang saling mengunci.

Ketika Pemulihan Aset Berjalan Sendiri-Sendiri: Anatomi Fragmentasi Regulasi

Secara normatif, mekanisme perampasan aset hasil korupsi memang tersebar di berbagai undang-undang, mulai dari ketentuan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti dan pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang Tipikor, kewenangan penyitaan dalam KUHAP, sampai instrumen pelacakan dan pembekuan aset dalam Undang-Undang TPPU (Putra, Handayani dan Mulyana, 2025). Sekilas tampak lengkap. Namun seluruh instrumen tersebut memiliki satu titik lemah yang sama, yaitu ketergantungannya pada proses pidana yang telah selesai. Begitu proses itu terhenti, baik karena tersangka wafat, buron ke luar negeri, atau berkas perkara kandas di tahap pembuktian, aset yang sudah teridentifikasi pun ikut mandek, sementara korupsi modern justru semakin lihai menyembunyikan hasil kejahatannya dalam bentuk aset non-fisik dan instrumen digital yang lintas yurisdiksi (Maulana, Arimbi dan Ikrardini, 2025).

Kelemahan struktural ini diperparah oleh belum jelasnya batas kewenangan antar lembaga penegak hukum yang sama-sama memiliki mandat memulihkan aset, mulai dari kejaksaan, kepolisian, PPATK, hingga KPK, yang masing-masing bekerja berdasarkan undang-undang sektoralnya sendiri. Akibatnya, potensi tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi penerapan hukum menjadi risiko nyata, bukan sekadar kekhawatiran teoretis (Sinaga, 2025). Dalam situasi seperti ini, menambah pasal baru pada undang-undang yang sudah ada berisiko hanya menambal fragmentasi tanpa menyelesaikan akar persoalannya, yaitu absennya satu kerangka hukum yang secara eksplisit mengintegrasikan tahapan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pengelolaan, hingga pengembalian aset dalam satu alur yang koheren.

Bukan Undang-Undang Baru yang Bersaing, Melainkan Jembatan yang Menyatukan

Kebaruan yang perlu ditegaskan dalam diskursus RUU Perampasan Aset adalah bahwa RUU ini semestinya tidak diposisikan sebagai pesaing bagi Undang-Undang Tipikor maupun Undang-Undang TPPU, melainkan sebagai kerangka hukum nasional yang mengonsolidasikan mekanisme pemulihan aset yang selama ini tersebar dan berjalan sendiri-sendiri di berbagai regulasi tersebut. Pendekatan non-conviction based asset forfeiture yang ditawarkan RUU, dengan basis in rem yang menjadikan aset itu sendiri sebagai objek pemeriksaan dan bukan menunggu vonis terhadap orangnya, justru dirancang untuk mengisi celah yang selama ini tidak terjangkau oleh KUHAP, Undang-Undang Tipikor, maupun Undang-Undang TPPU, tanpa menghapus perlindungan hukum bagi pemilik aset yang beritikad baik (Djamal dan Martomo, 2026).

Argumen ini bukan tanpa perdebatan. Pendekatan non-conviction based dinilai sejumlah kalangan berpotensi bersinggungan dengan asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak milik pribadi, sehingga implementasinya menuntut desain pengawasan yang ketat agar tidak berubah menjadi instrumen sewenang-wenang (Sinaga, 2025). Pengalaman sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Swiss memperlihatkan bahwa mekanisme serupa dapat berjalan efektif sepanjang disertai pengawasan peradilan yang independen serta desain regulasi yang transparan dan akuntabel, sejalan dengan mandat United Nations Convention against Corruption 2003 yang telah diratifikasi Indonesia (Pardede, 2025). Dengan kata lain, urgensi RUU Perampasan Aset bukan terletak pada klaim bahwa hukum yang ada gagal total, melainkan pada kebutuhan menjembatani rezim-rezim yang sudah ada agar bekerja dalam satu logika yang sama, dengan koridor akuntabilitas yang jelas.

Kesimpulan

Urgensi dan relevansi RUU Perampasan Aset di tengah Undang-Undang Tipikor, KUHAP, dan Undang-Undang TPPU tidak dapat dijawab dengan menempatkan RUU tersebut sebagai kompetitor bagi regulasi yang sudah ada, sebab persoalan sesungguhnya bukan pada ketiadaan hukum, melainkan pada fragmentasi mekanisme pemulihan aset yang berjalan sendiri-sendiri dan tetap bergantung pada proses pidana yang belum tentu tuntas. Kesenjangan antara kerugian negara dan aset yang berhasil dipulihkan akan terus melebar apabila negara hanya mengandalkan instrumen conviction based yang ada saat ini. RUU Perampasan Aset, dengan pendekatan in rem yang independen dari proses pidana, hadir bukan untuk menggantikan Undang-Undang Tipikor maupun Undang-Undang TPPU, melainkan untuk menautkan keduanya dalam satu kerangka hukum yang lebih terpadu, dengan syarat mutlak berupa pengawasan peradilan yang independen dan desain regulasi yang akuntabel. Hanya dengan cara itu pengesahan RUU ini dapat benar-benar memperkuat, bukan sekadar menambah, arsitektur penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.

Daftar Pustaka

Djamal dan Martomo (2026) “URGENSI REGULASI PERAMPASAN ASET DALAM SISTEM HUKUM  INDONESIA UNTUK MENDUKUNG KESEJAHTERAAN RAKYAT  THE URGENCY OF ASSET CONFISCATION REGULATION IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM TO SUPPORT THE WELFARE OF THE  PEOPLE,” Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, 7(10).

Maulana, R., Arimbi, D. dan Ikrardini, Z. (2025) “URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA,” Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum, 2(2).

Pardede, R. (2025) “URGENSI PENGESAHAN RUU PERAMPASAN ASET DALAM PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI: PERSPEKTIF YUDIRIS NORMATIF,” Journal of Science and Social Research, 8(3).

Putra, A.R.A., Handayani, T. dan Mulyana, A. (2025) “Urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Optimalisasi Pengembalian Hasil Korupsi di Indonesia,” Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(2), hlm. 207–219. Tersedia pada: https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4773.

Sinaga, E. (2025) “Analisis Dampak Kebijakan RUU Perampasan Aset Di Indonesia: Kajian Literatur,” Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 5(1), hlm. 12. Tersedia pada: https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2650.